Langsung ke konten utama
PROFESIONALISME AUDITOR FORENSIK

Audit forensik merupakan jenis audit yang masih terbilang baru, berbeda dengan jenis audit yang lainnya seperti audit opersional, audit keuangan, dan lain-lain. Akuntansi forensik menjadi perbincangan hangat di Indonesia beberapa tahun belakang ini. Awal mulanya adalah pada bulan Oktober 1997, Indonesia telah menjajagi kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasayarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses Agreed Upon Due Dilligence (ADDP) yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Temuan ADDP ini sangat mengejutkan karena dari sampel Bank Besar di Indonesia menunjukkan perbankan kita melakuan overstatement asset sebesar 28%-75% dan understatement kewajiban sebesar 3%-33%. Temuan ini segera membuat panik pasar dan pemerintah yang berujung pada likuidasi 16 bank swasta. Likuidasi tersebut kemudian diingat menjadi langkah yang buruk karena menyebabkan adanya penarikan besar-besaran dana (Rush) tabungan dan deposito di bank-bank swasta karena hancurnya kepercayaan publik pada pembukuan perbankan. ADPP tersebut tidak lain dari penerapan akuntansi forensik atau audit investigatif.
Menurut ASOSAI, audit forensik dapat didefinisikan sebagai “the application of auditing skills to situations that have legal consequences”.  Audit forensik merupakan gabungan dari keahlian di bidang akuntansi, audit dan hukum. Hasil dari audit forensik dapat digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk hukum lainnya. Seorang auditor forensik harus memiliki kompetensi akademis dan empiris yang berkaitan dengan proses litigasi.
         Terdapat beberapa kasus di indonesia yang dapat terpecahkan dengan bantuan aplikasi audit forensik. Selama beberapa tahun terahir telah dilakukan proses audit secara efektif dan berhasil membuktikan dan mengungkap kecuranga-kecurangan (fraud) yang terjadi yang diantaranya kasus korupsi Hambalang yaitu kasus Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat yang telah merugikan uang negara hingga total kerugian negara akibat Proyek Hambalang sebesar Rp.463,67 miliar. Kasus Bank Century yang berdasarkan hasil audit BPK bahwa kerugian negara akibat kasus bank century sebesar Rp.7,4 triliun, kasus sumber waras  yang telah merugikan keuang negara mencapai Rp.191.33 milyar. Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum berhasil dibongkar oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bertindak selaku  akuntan forensik (auditor) dan berhasil  diselesaikan di  pengadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan kesuksesan bagi akuntansi forensik dan sistem pengadilan dan masih banyak lagi kasus-kasus  kecurangan (fraud) di Indonesia yang berhasil dibongkar oleh BPK.
Gejolak perkembangan bisnis semakin kompleks dan akan meningkat kecenderungan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan, sehingga makin menurunnya tingkat integritas masyarakat di negara maju–ini yang telah ditandai dengan terungkapnya sejumlah mega skandal, seperti kasus Ponzi Scheme oleh Bernard Madoff di Amerika Serikat yang merugikan nasabah kurang lebih US$ 50 billion.
Saat ini dunia membutuhkan peran besar seorang profesional auditor sebagai sebagai akuntan forensik. Permasalahan fraud di atas merupakan bukti bahwa audit forensik sangat dibutuhkan untuk mengungkap dan mencegah terjadi kecurangan-kecurangan (fraud) yang terjadi terutam permasalahan tentang korupsi yang hampir terjadi di semua sektor dan tidak menutup kemungkinan terjadi dalam ranah pendidikan bahkan masuk dalam sektor religiusitas yang seharusnya bersih dari hal-hal yang bersifat maksiat seperti contoh korupsi yang baru-baru ini menyita perhatian publik yaitu korupsi Masjid Pagaralam. Tak jauh berbeda di Indonesia, kasus-kasus korupsi yang makin banyak terungkap dan semakin beragam jenisnya dan belum terlihat ada kecenderungan penurunan juga pada hakekatnya membuktikan saat ini dan di masa datang makin diperlukan keahlian di bidang akuntansi forensik.


Posted By : Kantor Akuntan Publik Kuncara
KKSP Jakarta
2017

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Venti Eka Satya* 1 . Pendahuluan Istilah akuntansi forensik mulai dikenal luas di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan tahun 1997. Krisis yang semakin memburuk telah memaksa pemerintah untuk melakukan pinjaman pada IMF dan World Bank. Untuk memperoleh pinjaman, kedua lembaga tersebut mengharuskan dilaksanakannya Agreed-Upon Due Dilligence Process (ADDP) yang dilakukan oleh akuntan asing dan beberapa akuntan Indonesia.                 Temuan awal ADDP ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap dunia usaha . Sampel ADDP di enam bank menunjukkan perbankan melakukan overstatement di sisi aset ( assets ) dan understatement di sisi kewajiban ( liabilities ), (lihat Tabel 1.). [1] Tabel 1. Perbandingan Asset dan Liability LK (Laporan Keuangan) Bank dengan Temuan ADDP No. Nama Bank Aset per 30 April 1998 ...
ANALISIS KASUS WISMA ATLET PALEMBANG A.       Latar Belakang Pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai kasus suap dari direksi PT Duta Graha Indah yang memenangkan tender proyek. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram resmi dijadikan tersangka karena pengusutan KPK yang mendapati uang Rp 3,2 miliar dan uang ribuan dollar. Wafid Muharram tidak hanya mendapatkan dana talangan dari petinggi PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu . Salah satu tersangka lain dalam kasus ini, Mindo Rosaline Manullang, mengungkapkan, Wafid pernah meminta bantuannya untuk mencarikan dana. Wafid, menurut Rosa, membutuhkan dana talangan untuk operasional SEA Games ke-26 yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan . Dalam penangkapan ketiganya, pada Kamis (21/4) lalu, penyidik KPK menyita tiga cek senilai Rp 3,2 miliar yang diduga sebagai uang sua...
KASUS AUDIT INVESTIGATIF Kasus Hambalang Andika Hamam Arifin Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, menuai kontroversial. Dalam audit BPK, ditulis bahwa proyek bernilai Rp1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (National Training Camp Sport Center). Kemudian, pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan Rapim Ditjen Olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan pusat olahraga tersebut. Tim verifikasi mensurvei lima lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu. Yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi desa Hambalang, Citeureup...