Langsung ke konten utama
Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis



Dalam kasus ini ketua DPRD Bengkalis Riau diduga melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pemerintah di kabupaten Bengkalis senilai Rp 230 Miliar pada tahun 2012 karena telah menyetujui dan memberikan bantuan sosial yang diduga tidak sesuai peruntukannya/ fiktif. Berkas perkara tindak pidana korupsi ini telah lengkap dan beberapa kali telah dipanggil oleh penyidik. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah disajikan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit, meliputi materialitas, resiko audit, dan ukuran dan karakteristik populasi. Selain itu ada kompetensi bukti audit.  

Kompetensi bukti adalah berkaitan dengan kuantitas atau mutu dari bukti–bukti tersebut. Bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya, sah ,obyektif, dan relevan. Karakteristik kompetensi bukti audit antara lain reevansi, independensi penyedia bukti, efektivitas pengendalian intern klien, pemahaman langsung auditor, berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi, tingkat obyektivitas dan ketepatan waktu. 

Ada 3 bukti audit yag ditemukan dalam kasus ini yaitu: 
  • Keterangan saksi dari kelompok dana hibah 
  • Hasil audit investigasi BPKP Provinsi Riau 
  • Keterangan ahli kementerian dalam negeri terkait penggunaan bantuan sosial 
Ketiga bukti audit tersebut telah memenuhi kecukupan sebagai bukti audit dan bukti tersebut kompeten karena mempunyai karakteristik relevansi yaitu relevan dengan tujuan audit yang akan diuji yaitu untuk mengetahui adanya korupsi dengan penyalahgunaan dana bansos; penyedia bukti yang independen meliputi saksi dari kelompok dana hibah, BPKP provinsi Riau, dan ahli kementerian dalam negeri; pemahaman langsung auditor dalam mencari bukti yang diperoleh langsung oleh auditor; serta tingkat obyektivitas bukti audit yang tinggi.



Posted By : Kantor Akuntan Publik Kuncara
KKSP Jakarta
2017

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Venti Eka Satya* 1 . Pendahuluan Istilah akuntansi forensik mulai dikenal luas di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan tahun 1997. Krisis yang semakin memburuk telah memaksa pemerintah untuk melakukan pinjaman pada IMF dan World Bank. Untuk memperoleh pinjaman, kedua lembaga tersebut mengharuskan dilaksanakannya Agreed-Upon Due Dilligence Process (ADDP) yang dilakukan oleh akuntan asing dan beberapa akuntan Indonesia.                 Temuan awal ADDP ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap dunia usaha . Sampel ADDP di enam bank menunjukkan perbankan melakukan overstatement di sisi aset ( assets ) dan understatement di sisi kewajiban ( liabilities ), (lihat Tabel 1.). [1] Tabel 1. Perbandingan Asset dan Liability LK (Laporan Keuangan) Bank dengan Temuan ADDP No. Nama Bank Aset per 30 April 1998 ...
ANALISIS KASUS WISMA ATLET PALEMBANG A.       Latar Belakang Pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai kasus suap dari direksi PT Duta Graha Indah yang memenangkan tender proyek. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram resmi dijadikan tersangka karena pengusutan KPK yang mendapati uang Rp 3,2 miliar dan uang ribuan dollar. Wafid Muharram tidak hanya mendapatkan dana talangan dari petinggi PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu . Salah satu tersangka lain dalam kasus ini, Mindo Rosaline Manullang, mengungkapkan, Wafid pernah meminta bantuannya untuk mencarikan dana. Wafid, menurut Rosa, membutuhkan dana talangan untuk operasional SEA Games ke-26 yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan . Dalam penangkapan ketiganya, pada Kamis (21/4) lalu, penyidik KPK menyita tiga cek senilai Rp 3,2 miliar yang diduga sebagai uang sua...
KASUS AUDIT INVESTIGATIF Kasus Hambalang Andika Hamam Arifin Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, menuai kontroversial. Dalam audit BPK, ditulis bahwa proyek bernilai Rp1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (National Training Camp Sport Center). Kemudian, pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan Rapim Ditjen Olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan pusat olahraga tersebut. Tim verifikasi mensurvei lima lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu. Yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi desa Hambalang, Citeureup...