TANGGUNG JAWAB ETIS AKUNTAN

Hasana

nanahasana71517@gmail.com

Pendahuluan 

Seperti halnya profesi-profesi yang lain, Akuntan Publik juga mempunyai kode etik yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika seorang Akuntan Publik menjalankan perannya. Pemahaman yang cukup dari seorang Akuntan Publik tentang kode etik, akan menciptakan pribadi Akuntan Publik yang profesional, kompeten, dan berdaya guna. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang kode etik, seorang Akuntan Publik akan terkesan tidak elegan, bahkan akan menghilangkan nilai esensial yang paling tinggi dari profesinya tersebut Dengan adanya kode etik profesi, akuntan diharapkan berperilaku secara benar dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Meski begitu terkadang pelanggaran tetap saja terjadi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam menerapkan etika secara memadai. Oleh karena itu diperlukan adanya landasan pada standar moral dan etika tertentu.

Peran Ikatan Akuntan Indonesia (AIA) dalam mendukung profesionalisme Akuntan

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975

telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Dalam Mukadimah Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1998 ditekankan pentingnya prinsip etika bagi akuntan. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin dan memenuhi segala hukum dan peraturan yang telah disyaratkan.

Deskripsi tentang prinsip etika berdasarkan pernyataan AIA, 1998 dalam Ludigdo (2007) yaitu:

1. Tanggung Jawab profesi Setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukan seperti dalam mengaudit sampai penyampaian hasil laporan audit.  

2. Kepentingan Publik Profesi akuntan publik memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, sama seperti hal dalam kepentingan publik, auditor adalah peran yang penting dalam organisasi, dalam menjalankan tanggung jawabnya auditor harus memiliki integritas yang tinggi, tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi kepentingan bersama atas dasar nilai kejujuran.

4. Objektivitas Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. 6. Kerahasiaan Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasanya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan klien atau pihak – pihak yang terkait, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7. Perilaku Profesional Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan karakter yang dimiliki yang harus dapat menyesuaikan perilakunya dengan setiap situasi atau keadaan dalam setiap tanggung jawabnya terhadap klien. 3 8. Standar Teknis Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati auditor adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Kesimpulan

Dari beberpa kali perubahan dan revisi yang telah dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terkait dengan “Kode Etik Akuntan Indonesia” sebagai mana yang telah diuraikan diatas yaitu dari pertama kali disahkan tahun 1975 yang kemudian revisi yang terjadi pada tahun 1986, kemudian tahun 1994 dan terakhir tahun 1998, ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, revisi-revisi tersebut tentu saja dimaksudkan untuk penyempurnaan yang kemudian dapat menghasilkan rambu-rambu atau batasan-batasan ketika seorang Akuntan Publik menjalankan perannya, sehingga keprofesionalan dan kehandalan seorang akuntan tetap tejaga.

Referensi: Ludigdo, U. (2007). Paradoks Etika Akuntan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Posted By : Kantor Akuntan Publik Kuncara

M.Kuncara Budi Santosa SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP

www.kuncara.co.id 

KKSP Jakarta

2017