Langsung ke konten utama
Pembahasan dan Kaitannya dengan Teknik Audit Investigasi
Kasus Anak Perusahaan Pertamina (PETRAL)
Nur Ayu Nusantara
MAKSI 12
Universitas Islam Indonesia

PENDAHULUAN
Di Indonesia dari tahun ketahun kasus adanya fraud atau kecurangan dalam perusahaan baik itu perusahaan swasta maupun BUMN semakin banyak. Itu karena kurang efektifnya cara kerja internal dalam perusahaan. Salah satu pemberitaan tentang adanya kecurangan dalam perusahaan ada pada anak perusahaan pertamina, berikut beritanya yang penulis kutip dari salah satu situs web:
Sebuah audit investigatif atas anak perusahaan Pertamina yang menangani perdagangan minyak telah menunjukkan tanda-tanda kecurangna yang jelas, menurut CEO badan usaha milik negara itu hari Senin (9/11), di tengah seruan akan reformasi sektor energi Indonesia.

Pertamina sedang dalam proses membubarkan anak perusahaannya, Petral, yang dicurigai secara luas telah menjadi kendaraan untuk korupsi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berharap pembersihan sektor minyak dan gas Indonesia akan meningkatkan investasi di negara ini menyusul serangkaian skandal. Audit terhadap Petral, dilakukan oleh spesialis forensik Australia KordaMentha, menunjukkan adanya intervensi pihak-pihak ketiga yang menyebabkan Pertamina membayar harga-harga lebih tinggi untuk impor-impor bahan bakar dan minyak mentah, menurut CEO Dwi Soetjipto kepada wartawan, tanpa menyebut nama negara atau perusahaan. Audit itu juga menunjukkan bahwa volume yang diperdagangkan telah diatur dulu sebelumnya untuk membatasi persaingan, dan bahwa preferensi telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan minyak nasional, menurut Dwi.

"Hal ini memerlukan analisis hukum mengenai langkah-langkah yang harus diambil berikutnya," ujarnya. Audit tersebut, yang mencakup operasi-operasi Petral dari Januari 2012 sampai Mei tahun ini, tidak menunjukkan berapa besar kerugian dalam periode ini, tambahnya. Pada saat pembubaran Petral diumumkan bulan Mei, para pejabat Petral menyangkal ada kesalahan. Simson Panjaitan, kepala keuangan dan urusan umum di Petral, mengatakan hari Senin ia tidak dapat berkomentar mengenai penemuan dalam audit tersebut karena ia belum melihat laporannya. "Kami seharusnya mendapatkan perlakuan adil. Kita lihat saja apakah yang telah dilaporkan di media ini benar. Banyak pegawai di sini yang akan menderita karena tuduhan ini jika tidak ada bukti atau tindak lanjutnya," ujarnya kepada Reuters.

Simson mengatakan jika ada tanda-tanda korupsi yang jelas, bukti dari KordaMentha seharusnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan saat ini Petral memiliki 45 pegawai, termasuk 12 atau 13 dari Pertamina. Direktur keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan Pertamina terus mencairkan aset-aset Petral yang mencapai US$483 juta dan memverifikasi klaim-klaim pembayaran sebesar $46,6 juta, sebagian besar dari anak perusahaan yang berbasis di Singapura, Pertamina Energy Services. Klaim-klaim itu terkait dengan biaya untuk penambahan waktu muatan (demurrage), pengapalan dan layanan perdagangan lainnya, ujar Arief, menambahkan bahwa proses pembubaran Petral mungkin akan melebihi target penyelesaian pada April 2016. Hari Minggu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pihak-pihak ketiga telah mengintervensi bisnis Petral dengan mencurangi tender, membocorkan kalkulasi harga Petral, dan menggunakan peralatan-peralatannya.

Aktivitas pihak-pihak ketiga ini telah membuat potongan harga pembelian minyak menyusut ke sekitar 30 sen dari sampai $1,50 per barel, menurut Sudirman. "Diskon-diskon yang digunakan untuk menyandera oleh pihak-pihak ketiga ini sekarang telah kembali ke Pertamina," ujarnya. Kendaraan baru Pertamina untuk membeli minyak, Integrated Supply Chain (ISC), mendapat harga yang lebih kompetitif, dengan penghematan efisiensi sebesar $103 juta pada akhir kuartal ketiga, menurut pernyataan perusahaan hari Senin. Pertamina mengambil alih kontrak-kontrak Petral bulan Februari, dengan kontrak-kontrak terakhir yang berakhir Juni. [hd]

PEMBAHASAN
Audit investigasi adalah bagian dari manajemen kontrol yang dilaksanakan dalam kegiatan internal audit, di samping audit lainnya, seperti audit keuangan dan audit kepatuhan atau complience audit. Audit investigasi lebih dikenal dengan fraud audit atau pemeriksaan kecurangan. Fraud audit adalah kombinasi aspek audit forensik atau investigasi forensik atau uji menyeluruh semua materi pemeriksaan dengan teknik internal kontrol dalam tata cara internal audit. Audit investigasi merupakan pekerjaan profesional atau expert works. Oleh karena itu, seorang fraud auditor harus mempunyai pengetahuan yang cukup, dan telah diakui kecakapannya. Bentuk pengakuan yang lazim adalah CFE (Certified Fraud Examiner) yang dikeluarkan Instute of Internal Auditor (IIA) melalui tahapan penguasaan beberapa modul yang telah dipersyaratakan secara internasional. seorang fraud auditor dapat melakukan pengujian atau pemeriksaan beberapa hal yang berkaitan dengan subyek auditnya atau prosedur kerja dan organisasi dimana kecurangan diduga terjadi dan orang yang bersangkutan.

Karena menyangkut beberapa hal, termasuk teori penunjang, aturan main, wawancara, pengujian materi atau bahan bukti, peraturan normatif, seorang fraud auditor haruslah sangat cakap di bidangnya. Sebelumnya, seorang fraud auditor harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai bidang apa yang akan dilakukan pengujian olehnya, yang menyangkut material atau uji forensik tersebut. Pada kasus dugaan fraud atau kejahatan di bidang keperminyakan seperti Petral, misalnya, seorang fraud auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang Manajemen dan Operasi Pemboran, Pengelolaan dan Optimasi Produksi migas, Geologi Minyak Bumi, dll yang berhubungan dengan perminyakan juga termasuk strategi korporat, investasi dan finansial, perpajakan. Dibutuhkan juga pemahaman yang cukup mengenai perdagangan global. Bila tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, sang auditor lebih baik mundur dalam menerima tugas tersebut. Atau jika dia memaksa dan terpaksa melakukannya, ada kemungkinan hasil investigasi tidak akan maksimal dan kemungkinan dia akan goyah dan akhirnya dibeli oleh orang yang diaudit (auditee).

Seorang fraud auditor harus memahami posisi dan keberadaan seorang auditee dalam organisasi beserta susunan lengkap organisasi tempat dia sehari-hari bertugas, tugas dan tanggung jawabnya, latar belakang pendidikannya, sejarah keluarganya, hubungan dagang dan pribadinya, kebiasaan sehari-harinya, yang memerlukan suatu pengamatan yang harus cermat dan akurat. Untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal, seorang fraud auditor harus menguasai beberapa teknik investigasi, antara lain: teknik penyamaran atau teknik penyadapan; teknik wawancara, apabila akan menghadapi sang auditee, orang-orang yang diduga memiliki info yang dibutuhkan atau bahkan sang bosnya si audite; teknik persuasi untuk mendapatkan informasi, apakah dengan memakai kesanggupan sendiri atau dengan bantuan orang lain; mengerti bahasa tubuh, dalam membaca posisi si auditee, bohong atau jujur; dan dapat meengunakan software, seperti CAAT (computer assisted audit tools). Fraud auditor dapat melakukan pembacaan data atau penyitaan berkas yang diduga mempunyai kaitan dengan fraud yang sedang diselidiki atau dengan memotret ruangan atau benda yang diduga memiliki kaitan dengan peristiwa.

REFERENSI
http://www.voaindonesia.com/a/pertamina-audit-atas-petral-ungkap-kecurangan/3051242.html


Posted By : Kantor Akuntan Publik Kuncara
KKSP Jakarta
2017

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Venti Eka Satya* 1 . Pendahuluan Istilah akuntansi forensik mulai dikenal luas di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan tahun 1997. Krisis yang semakin memburuk telah memaksa pemerintah untuk melakukan pinjaman pada IMF dan World Bank. Untuk memperoleh pinjaman, kedua lembaga tersebut mengharuskan dilaksanakannya Agreed-Upon Due Dilligence Process (ADDP) yang dilakukan oleh akuntan asing dan beberapa akuntan Indonesia.                 Temuan awal ADDP ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap dunia usaha . Sampel ADDP di enam bank menunjukkan perbankan melakukan overstatement di sisi aset ( assets ) dan understatement di sisi kewajiban ( liabilities ), (lihat Tabel 1.). [1] Tabel 1. Perbandingan Asset dan Liability LK (Laporan Keuangan) Bank dengan Temuan ADDP No. Nama Bank Aset per 30 April 1998 Kewajiban per 30 April 1998 Bank ADDP Over Statemen
KASUS AUDIT INVESTIGATIF Kasus Hambalang Andika Hamam Arifin Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, menuai kontroversial. Dalam audit BPK, ditulis bahwa proyek bernilai Rp1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (National Training Camp Sport Center). Kemudian, pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan Rapim Ditjen Olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan pusat olahraga tersebut. Tim verifikasi mensurvei lima lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu. Yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi desa Hambalang, Citeureup
DILEMA ETIKA SEORANG AUDITOR Dilema etika merupakan suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti apa yang tepat untuk dilakukannya.  Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis mereka. Melakukan kontak dengan seorang klien yang mengancam akan mencari seorang auditor baru kecuali jika auditor itu bersedia untuk menerbitkan sutu pendapat wajar tanpa syarat, akan mewakili suatu dilema etika yang serius terutama jika pendapat wajar tanpa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk diterbitkan. Memutuskan apakah akan berkonfrontasi dengan seorang atasan yang telah menyatakan nilai pendapatan departemennya secara material lebih besar daripada nilai yang sebenarnya agar dapat menerima bonus lebih besar merupakan suatu dilema etika yang sulit. Tetap menjadi bagian manajemen sebuah perusahaan yang selalu mengusik dan memperlakukan para pegawainya dengan tidak layak atau melayani