Langsung ke konten utama
Profesionalisme Akuntan Publik Dalam Melaksanakan Tugasnya
Meutia Layli
meutialayli92@gmail.com
Magister Akuntansi / Universitas Islam Indonesia

Setiap profesi yang jasanya dijual kepada masayarakat akan membutuhkan kepercayaan yang besar dari masyarakat yang dilayaninya. Secara umum, masyarakat yang merasa awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh profesi tersebut karena kompleksnya pekerjaan yang dilakukan oleh profesi itu sendiri. Profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan pada proesinya akan sangat dihargai oleh masyarakat. Karena dengan cara tersebut masyarakat akan merasa terjamin akan jasa yang diberikan. Jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan, maka pelayanan profesi tersebut kepada masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif (Satoto, 2004).
Kode etik profesi merupakan salah satu upaya suatu asosiasi profesi agara dapat menghadapi tekanan yang muncul dari dalam diri sendiri atau dari pihak eksternal. Beberapa kasus akuntan publik yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi bisa dilihat atau ditelurusi dari dalam laporan pertanggungjawaban pengurus kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 1990-1994. Laporan tersebut menyebuutkan bahwa adanya 21 kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP).  Kasus lain yaitu rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan intern perusahaan yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan yang telah go public.
Berbagai pelanggaran yang dilakukan seharusnya tidak akan terjadi jika akuntan memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan niali-nilai moral serta etika secara mendalam saat melaksanakan pekerjaannya. Sebagai profesi yang telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri dalam menjalan kan profesinya, akuntan diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang merupakan norma atau aturan yang menagtur hubungan akubtab dengan kliennya, antar akuntan dan sejawatnya, serta antara profesi dengan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa setiap anggota harus mengedepankan integritas dan obyektifitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan obyektivitas akuntan akan bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan pihak tertentu ataupun tekanan pribadinya (Khomsiyah dan Indriantoro, 1997).

Posted By : Kantor Akuntan Publik Kuncara
M.Kuncara Budi Santosa SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP
www.kuncara.co.id 
KKSP Jakarta
2017

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Venti Eka Satya* 1 . Pendahuluan Istilah akuntansi forensik mulai dikenal luas di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan tahun 1997. Krisis yang semakin memburuk telah memaksa pemerintah untuk melakukan pinjaman pada IMF dan World Bank. Untuk memperoleh pinjaman, kedua lembaga tersebut mengharuskan dilaksanakannya Agreed-Upon Due Dilligence Process (ADDP) yang dilakukan oleh akuntan asing dan beberapa akuntan Indonesia.                 Temuan awal ADDP ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap dunia usaha . Sampel ADDP di enam bank menunjukkan perbankan melakukan overstatement di sisi aset ( assets ) dan understatement di sisi kewajiban ( liabilities ), (lihat Tabel 1.). [1] Tabel 1. Perbandingan Asset dan Liability LK (Laporan Keuangan) Bank dengan Temuan ADDP No. Nama Bank Aset per 30 April 1998 ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
ANALISIS KASUS WISMA ATLET PALEMBANG A.       Latar Belakang Pembangunan wisma atlet untuk SEA Games 2011 di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan diwarnai kasus suap dari direksi PT Duta Graha Indah yang memenangkan tender proyek. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram resmi dijadikan tersangka karena pengusutan KPK yang mendapati uang Rp 3,2 miliar dan uang ribuan dollar. Wafid Muharram tidak hanya mendapatkan dana talangan dari petinggi PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris, yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu . Salah satu tersangka lain dalam kasus ini, Mindo Rosaline Manullang, mengungkapkan, Wafid pernah meminta bantuannya untuk mencarikan dana. Wafid, menurut Rosa, membutuhkan dana talangan untuk operasional SEA Games ke-26 yang akan berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan . Dalam penangkapan ketiganya, pada Kamis (21/4) lalu, penyidik KPK menyita tiga cek senilai Rp 3,2 miliar yang diduga sebagai uang sua...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
KASUS AUDIT INVESTIGATIF Kasus Hambalang Andika Hamam Arifin Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, menuai kontroversial. Dalam audit BPK, ditulis bahwa proyek bernilai Rp1,2 triliun ini berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional (National Training Camp Sport Center). Kemudian, pada tahun 2004 dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Hasil tim verifikasi ini menjadi bahan Rapim Ditjen Olahraga Depdiknas untuk memilih lokasi yang dianggap paling cocok bagi pembangunan pusat olahraga tersebut. Tim verifikasi mensurvei lima lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu. Yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi desa Hambalang, Citeureup...
Posting Komentar
Baca selengkapnya